DPR Sahkan Revisi UU Haji dan Umrah, Ada 9 Poin Perubahan Penting Hukum|26 Agustus 202526 Agustus 2025oleh Tinta Indonesia Tintaindonesia.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan
Dari Relawan ke Wamenaker, Kini Immanuel Ebenezer Tersandung OTT KPK Hukum|21 Agustus 2025oleh Tinta Indonesia Tintaindonesia.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Polda Banten Tangkap Ayah Tiri Pelaku Pencabulan Anak di Serang Hukum|12 Agustus 2025oleh Tinta Indonesia Tintaindonesia.id, Serang – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten berhasil menangkap
Nikita Mirzani Laporkan Dugaan Suap Penegak Hukum ke KPK Hukum|11 Agustus 202511 Agustus 2025oleh Tinta Indonesia Tintaindonesia.id, Jakarta – Artis Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik setelah resmi
KPPU Jatuhkan Denda Rp449 Miliar kepada Sany Group atas Dugaan Kartel Hukum|11 Agustus 202511 Agustus 2025oleh Tinta Indonesia Tintaindonesia.id, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda sebesar
Hutama Karya Dukung Program “Bersih-Bersih BUMN” dan Hormati Proses Hukum Korupsi Lahan JTTS Hukum|7 Agustus 20257 Agustus 2025oleh Tinta Indonesia Tintaindonesia.id, Jakarta – PT Hutama Karya (Persero) menyatakan sikap resmi yang mendukung
Kejagung Tetapkan Jurist Tan Sebagai Buronan Kasus Korupsi Chromebook Hukum|6 Agustus 20256 Agustus 2025oleh Tinta Indonesia Tintaindonesia.id, Jakarta – Kejaksaan Agung RI menetapkan Jurist Tan sebagai buronan atau
KPK Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus Hukum|6 Agustus 20256 Agustus 2025oleh Tinta Indonesia Tintaindonesia.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan
KPK Panggil Direktur PT Qualita Indonesia, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Hukum|4 Agustus 20254 Agustus 2025oleh Tinta Indonesia Tintaindonesia.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi
Mengenal Abolisi: Kewenangan Presiden Hentikan Proses Hukum, Termasuk untuk Kasus Tom Lembong Hukum|31 Juli 2025oleh Tinta Indonesia Tintaindonesia.id, Jakarta – Publik belakangan ini kembali dihadapkan pada istilah hukum abolisi,
