Oleh: Endang Suhendar
Ketua Institut Demokrasi dan Analisis (IDEA)
Tintaindonesia.id, Opini – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertamax, selalu menjadi isu yang sensitif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena dampaknya langsung dirasakan oleh pengguna kendaraan bermotor, tetapi juga karena efek berantainya terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, ketika harga Pertamax mengalami lonjakan yang mendekati Rp4.000 per liter, publik tidak hanya mempertanyakan alasan ekonominya, tetapi juga mencoba membaca kemungkinan adanya kepentingan politik dan strategi kebijakan yang lebih besar di balik keputusan tersebut.
Secara resmi, kenaikan harga Pertamax kerap dijelaskan sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar. Sebagai BBM non-subsidi, harga Pertamax dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta harga acuan BBM di kawasan Asia. Dalam logika ekonomi, ketika biaya produksi dan impor meningkat, maka harga jual kepada konsumen juga akan mengalami penyesuaian.
Penjelasan tersebut tentu tidak salah. Namun persoalannya, kebijakan ekonomi tidak pernah berdiri di ruang hampa. Dalam perspektif ekonomi politik, setiap kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat selalu memiliki dimensi sosial dan politik yang tidak bisa diabaikan.
Teori ekonomi politik menjelaskan bahwa negara sering kali berada dalam posisi dilematis antara menjaga stabilitas fiskal dan mempertahankan legitimasi politik di hadapan masyarakat. Ketika pemerintah menghadapi tekanan anggaran akibat kenaikan harga energi global, pilihan yang tersedia biasanya terbatas. Negara dapat mempertahankan harga melalui subsidi yang lebih besar atau membiarkan harga mengikuti mekanisme pasar. Pilihan kedua memang lebih rasional dari sisi fiskal, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik.
Dalam konteks inilah, kenaikan Pertamax tidak hanya dibaca sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai peristiwa politik yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai spekulasi di ruang publik. Salah satu yang mengemuka adalah dugaan bahwa kenaikan BBM terjadi bersamaan dengan mencuatnya sejumlah isu lain, mulai dari kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik hingga polemik film dokumenter “Pesta Babi” yang memicu perdebatan mengenai hak-hak masyarakat adat Papua dan kebebasan berekspresi.
Pertanyaannya, apakah kenaikan Pertamax merupakan bentuk pengalihan isu?
Secara akademik, tuduhan tersebut tidak dapat disimpulkan begitu saja. Tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara kebijakan harga BBM dengan upaya mengalihkan perhatian publik dari isu tertentu. Namun demikian, fenomena bergesernya perhatian masyarakat dapat dijelaskan melalui Teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw.
Teori ini menjelaskan bahwa media dan aktor politik tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi sangat berpengaruh dalam menentukan isu apa yang dianggap penting untuk dipikirkan masyarakat. Ketika isu besar seperti kenaikan BBM mendominasi ruang publik, maka isu lain secara otomatis kehilangan perhatian. Akibatnya, kasus korupsi, polemik kebijakan publik, bahkan isu hak asasi manusia dapat tersisih dari percakapan publik.
Karena itu, meskipun belum tentu terdapat niat politik untuk mengalihkan perhatian masyarakat, efek pengalihan perhatian tersebut tetap dapat terjadi. Perlu dibedakan antara pengalihan isu yang disengaja dengan pergeseran perhatian publik yang terjadi secara alamiah akibat dominasi sebuah isu besar.
Baca juga : Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional, Belum Ungkap Kasus yang Diselidiki
Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui Teori Framing. Dalam teori ini, berbagai pihak berusaha membingkai suatu peristiwa sesuai kepentingan dan sudut pandangnya masing-masing. Ada yang melihat kenaikan Pertamax sebagai konsekuensi ekonomi global, ada yang menilai sebagai bentuk ketidakberpihakan kepada rakyat, dan ada pula yang mengaitkannya dengan dinamika politik yang sedang berkembang.
Menariknya, terdapat satu pertanyaan yang hampir selalu muncul setiap kali terjadi kenaikan BBM. Mengapa kebijakan tersebut sering diumumkan atau mulai berlaku pada malam hari, tepat saat pergantian hari pukul 00.00?
Di ruang publik berkembang anggapan bahwa waktu tersebut dipilih karena sebagian besar masyarakat sedang beristirahat. Mahasiswa, aktivis, buruh, maupun kelompok masyarakat sipil yang biasanya kritis terhadap kebijakan pemerintah tidak sedang melakukan aktivitas publik dalam skala besar. Akibatnya, reaksi spontan masyarakat dianggap lebih mudah dikendalikan.
Namun dari sisi teknis administrasi, terdapat alasan yang cukup logis. Pergantian hari merupakan batas waktu yang paling mudah digunakan dalam sistem distribusi, transaksi, pencatatan penjualan, hingga pembukuan perusahaan. Dengan demikian, perubahan harga pada pukul 00.00 memungkinkan penerapan harga baru secara serentak dan lebih mudah diawasi.
Meski demikian, dalam perspektif komunikasi politik, momentum pengumuman kebijakan juga merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah. Teori Issue Management menjelaskan bahwa pemerintah biasanya berusaha mengelola dampak sosial dari sebuah kebijakan melalui pengaturan waktu, narasi, dan strategi komunikasi tertentu. Oleh karena itu, persepsi masyarakat bahwa pemerintah sedang menghindari gejolak sosial bukanlah sesuatu yang muncul tanpa alasan.
Persoalan sebenarnya bukan pada jam berapa harga BBM dinaikkan, melainkan apakah pemerintah telah menjelaskan alasan kebijakan tersebut secara transparan sebelum diberlakukan. Ketika komunikasi publik lemah, bahkan keputusan yang secara administratif wajar pun dapat menimbulkan kecurigaan.
Di luar perdebatan ekonomi dan politik jangka pendek, terdapat satu aspek yang layak mendapat perhatian lebih serius, yakni arah kebijakan energi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan melalui pengembangan bioetanol dan produk seperti Pertamax Green.
Dari perspektif Teori Transisi Energi, kenaikan harga BBM konvensional dapat menjadi bagian dari proses perubahan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Banyak negara saat ini berupaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil demi memperkuat ketahanan energi dan mengurangi emisi karbon.
Dalam konteks Indonesia, bukan tidak mungkin kenaikan Pertamax juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong masyarakat beralih ke produk energi yang lebih ramah lingkungan. Jika sebelumnya masyarakat didorong menuju BBM campuran bioetanol seperti Pertamax Green, maka ke depan kemungkinan tersebut dapat berkembang lebih jauh menuju penggunaan kendaraan listrik.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kenaikan harga Pertamax merupakan cara tidak langsung untuk mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan berbahan bakar minyak?
Dalam perspektif Teori Transisi Sosio-Teknis, perubahan teknologi biasanya tidak terjadi secara alami, melainkan didorong oleh kombinasi kebijakan, regulasi, insentif, dan mekanisme pasar. Salah satu instrumen yang paling efektif adalah harga. Ketika biaya penggunaan teknologi lama semakin mahal, masyarakat akan mulai mempertimbangkan alternatif yang lebih murah dan lebih efisien.
Kondisi ini sangat relevan dengan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah terus membangun infrastruktur pengisian daya, memberikan berbagai insentif, serta mendorong investasi industri baterai nasional. Dengan demikian, semakin mahal biaya operasional kendaraan berbahan bakar minyak, semakin besar pula kemungkinan masyarakat mempertimbangkan kendaraan listrik sebagai pilihan jangka panjang.
Tentu saja belum ada bukti bahwa kenaikan Pertamax dilakukan semata-mata untuk memaksa masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Namun yang tampak jelas adalah adanya pertemuan antara beberapa agenda besar sekaligus: penyesuaian harga energi berdasarkan mekanisme pasar, pengembangan BBM berbasis bioetanol, dan percepatan penggunaan kendaraan listrik.
Baca juga : Masuki Babak Pembelaan, Nadiem Bacakan Nota Pleidoi di Pengadilan Tipikor
Apabila ketiga agenda tersebut berjalan bersamaan, maka kenaikan harga Pertamax tidak lagi sekadar dipahami sebagai kebijakan ekonomi jangka pendek. Ia menjadi bagian dari transformasi besar sektor energi dan transportasi nasional.
Meski demikian, pemerintah harus berhati-hati. Transisi energi yang berhasil tidak cukup hanya dengan membuat teknologi lama menjadi mahal. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa alternatif yang ditawarkan benar-benar terjangkau oleh masyarakat. Sebab kendaraan listrik masih memiliki harga yang relatif tinggi bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Demikian pula infrastruktur pendukungnya yang belum merata di seluruh daerah.
Pada akhirnya, kenaikan Pertamax harus dilihat secara utuh. Ia memang dipengaruhi oleh faktor ekonomi global dan mekanisme pasar. Namun ia juga memiliki implikasi politik, sosial, dan strategis yang jauh lebih luas. Publik berhak mempertanyakan dampaknya, sementara pemerintah berkewajiban menjelaskan arah kebijakan yang sedang ditempuh.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, yang paling dibutuhkan saat ini bukanlah asumsi atau kecurigaan semata, melainkan transparansi kebijakan dan keterbukaan informasi. Sebab dalam negara demokrasi, kepercayaan publik tidak dibangun melalui narasi, melainkan melalui kemampuan pemerintah menjelaskan setiap kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat secara jujur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kenaikan Pertamax mungkin hanya persoalan harga di pompa bensin. Namun di balik itu, tersimpan pertarungan antara kepentingan ekonomi, dinamika politik, agenda transisi energi, serta masa depan transportasi Indonesia. Dan seperti biasa, rakyatlah yang akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.
