Oleh : Muhamad Agus
Tintaindonesia.id, Opini – Dalam Kapitalisme ekstraktif menghadirkan tantangan baru bagi gerakan intelektual dan sosial. Ketika sumber daya alam diperlakukan terutama sebagai komoditas, manusia dan lingkungan berisiko ditempatkan sebagai variabel yang dapat dikorbankan demi akumulasi keuntungan. Dalam situasi ini, NDP HMI membutuhkan pembacaan kembali agar tetap relevan menghadapi krisis kemanusiaan dan ekologis.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun kekayaan tersebut tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Di sejumlah wilayah, ekspansi industri ekstraktif berjalan bersamaan dengan persoalan konflik ruang, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan marginalisasi masyarakat lokal.
Persoalan tersebut memperlihatkan adanya paradoks pembangunan: sumber daya alam dieksploitasi atas nama pertumbuhan ekonomi, tetapi masyarakat yang hidup paling dekat dengan sumber daya tersebut belum tentu menjadi kelompok yang paling menikmati manfaatnya.
Di sinilah prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam NDP harus dibaca secara lebih progresif, Keadilan tidak cukup dimaknai sebagai persamaan formal di depan hukum. Keadilan juga harus mencakup distribusi manfaat ekonomi, distribusi risiko ekologis, akses terhadap sumber daya, hak atas ruang hidup, serta hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.
Baca : Kepemimpinan perempuan: Perempuan dan Beban Ganda yang Tak Kunjung Usai
Rekonstruksi NDP diperlukan bukan untuk mengubah fondasi nilai perjuangan, melainkan untuk menerjemahkan nilai tersebut ke dalam persoalan zaman.
Jika dahulu persoalan kemanusiaan banyak dibaca melalui kemiskinan, ketidakadilan sosial, kolonialisme, dan keterbelakangan, maka hari ini persoalan tersebut berkembang menjadi krisis ekologis, perubahan iklim, konflik sumber daya, digitalisasi ekonomi, konsentrasi modal, serta ekspansi industri ekstraktif.
Karena itu, kader HMI harus mampu mengembangkan teologi pembebasan ekologis yang menempatkan manusia dan alam dalam satu kesatuan tanggung jawab moral dan Islam memberikan prinsip bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Posisi khalifah bukan legitimasi untuk mengeksploitasi alam tanpa batas, tetapi mandat untuk mengelola kehidupan secara bertanggung jawab.
Dari perspektif tersebut, kritik terhadap kapitalisme ekstraktif bukanlah penolakan terhadap kegiatan ekonomi atau investasi. Yang harus dikritik adalah model ekonomi yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan absolut dan mengabaikan biaya sosial serta ekologis.
Baca juga : Jelang Muktamar NU Ke-35, Ketua MA IPNU Banten: Persatuan Dan Kaderisasi Lebih Urgent Dari Perebutan Jabatan
Investasi harus menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Industri harus menciptakan pekerjaan yang layak. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat bagi daerah penghasil. Sementara dampak ekologis harus dihitung sebagai bagian nyata dari biaya pembangunan.
Karena itu, diperlukan beberapa agenda strategis. Pertama, memperkuat demokratisasi pengelolaan sumber daya alam melalui transparansi, partisipasi publik, dan akses masyarakat terhadap informasi. Kedua, mengintegrasikan keadilan ekologis ke dalam kebijakan pembangunan, termasuk tata ruang, perizinan, industri, energi, dan pengelolaan limbah.
Ketiga, memperkuat ekonomi masyarakat lokal agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam proses industrialisasi. Keempat, mendorong transisi menuju ekonomi hijau dan ekonomi sirkular sehingga pertumbuhan ekonomi tidak selalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam baru. Kelima, menempatkan kader intelektual sebagai pengawal kebijakan, bukan sekadar sebagai komentator politik.
Rekonstruksi NDP dengan demikian harus menghasilkan generasi kader yang mampu menjembatani nilai keislaman, ilmu pengetahuan, kebijakan publik, ekonomi, teknologi, dan ekologi.
HMI harus berani mengatakan bahwa pembangunan yang merusak manusia dan alam tidak dapat disebut sebagai kemajuan yang utuh, karena kemajuan sejati adalah ketika pertumbuhan ekonomi berjalan bersama dengan keadilan sosial, kemajuan teknologi berjalan bersama dengan tanggung jawab ekologis, dan kekayaan alam menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Karena itu, menurut saya rekonstruksi NDP bukan sekadar kebutuhan akademik. Ia merupakan kebutuhan historis untuk memastikan bahwa perjuangan kemanusiaan tetap memiliki relevansi di tengah perubahan struktur ekonomi dan krisis ekologis global, Melawan keserakahan kapitalisme ekstraktif berarti memperjuangkan kembali ekonomi yang menempatkan manusia, keadilan, dan keberlanjutan sebagai pusat pembangunan.
