Oleh : Muhamad agus
Tintaindonesia.id, Opini – Industrialisasi tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari sejauh mana industrialisasi mampu menjaga martabat manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan antargenerasi.
Arus industrialisasi yang semakin masif di berbagai wilayah Indonesia membawa dua wajah sekaligus. Di satu sisi, industrialisasi membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas ekonomi, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan kawasan. Namun di sisi lain, industrialisasi yang tidak dikendalikan oleh prinsip keadilan ekologis dapat melahirkan persoalan baru: pencemaran, degradasi sumber daya alam, konflik agraria, krisis air, hilangnya ruang hidup masyarakat, hingga ketimpangan distribusi manfaat pembangunan.
Dalam konteks tersebut, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI memiliki relevansi penting sebagai landasan etis dalam membaca arah pembangunan. NDP tidak semestinya berhenti sebagai dokumen ideologis, tetapi harus diterjemahkan menjadi perspektif kritis dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan ekologis.
Baca : Jum’at Berkah di SMA Negeri 2 Kota Serang: Menebar Kebaikan, Menguatkan Kepedulian Bersama
Tauhid dalam kerangka NDP mengandung konsekuensi sosial. Ketika manusia mengakui hanya Allah sebagai pusat penghambaan, maka tidak boleh ada manusia yang ditempatkan sebagai objek eksploitasi oleh manusia lainnya. Begitu pula alam tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai komoditas yang bebas dieksploitasi tanpa batas.
Di sinilah gagasan tauhid sosial memperoleh relevansinya. Tauhid sosial menuntut hadirnya tatanan masyarakat yang menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan dan alam sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga.
Industrialisasi yang berorientasi ekstraktif berpotensi menciptakan relasi yang timpang: keuntungan diprivatisasi, sementara risiko ekologis dan sosial justru ditanggung masyarakat. Pola semacam ini harus dikoreksi melalui tata kelola pembangunan yang transparan, partisipatif, berbasis ilmu pengetahuan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Baca juga : IPNU-IPPNU Pandeglang Berbagi Telur untuk Santri, Perkuat Gizi dan Solidaritas Kader
Karena itu, kedaulatan ekologi harus menjadi bagian dari agenda pembangunan. Kedaulatan ekologi berarti negara dan masyarakat memiliki kemampuan menentukan bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, serta bagaimana keberlanjutan lingkungan dijamin.
Kader HMI harus mampu membawa NDP keluar dari ruang diskusi ideologis menuju ruang kebijakan publik. Kajian tentang kawasan industri, tata ruang, pengelolaan limbah, energi, air, pertanian, pertambangan, hingga ekonomi hijau harus menjadi bagian dari praksis intelektual kader.
Paradigma pembangunan juga perlu bergeser dari growth oriented menuju sustainable and justice oriented development. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, industrialisasi Indonesia membutuhkan etika baru: ekonomi harus produktif, teknologi harus inovatif, industri harus kompetitif, tetapi semuanya harus tunduk pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.NDP dapat menjadi fondasi moral untuk memastikan bahwa kemajuan industri tidak menjauhkan manusia dari nilai kemanusiaannya.
Pada akhirnya, kedaulatan ekologi bukan agenda anti-industri. Kedaulatan ekologi adalah upaya memastikan bahwa industrialisasi berjalan dalam batas-batas keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan, Di sinilah tauhid sosial harus hadir: menjadikan pembangunan sebagai instrumen pembebasan manusia, bukan mesin akumulasi yang menghasilkan ketimpangan dan kerusakan ekologis.
