Tintaindonesia.id, Jakarta — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemberdayaan Umat, Tamlekha, menilai pemadaman listrik massal yang terjadi hampir 24 jam di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh merupakan bentuk kegagalan serius manajemen PT PLN (Persero) dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sistem kelistrikan nasional, Sabtu (23/5/2026).
Tamlekha menegaskan bahwa blackout yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, hingga sejumlah wilayah lainnya telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dampak tersebut dirasakan oleh pelaku usaha, rumah sakit, sektor pendidikan, jaringan komunikasi, hingga pelayanan publik.
“Pemadaman listrik massal hampir sehari penuh ini tidak bisa dianggap sebagai gangguan biasa. Ini menunjukkan lemahnya sistem mitigasi, pengawasan, dan kesiapan manajemen PLN dalam mengantisipasi gangguan besar yang berdampak luas terhadap masyarakat,” tegas Tamlekha.
Baca : Sambut Muswil 3 Banten, PC SAPMA PP Kabupaten Tangerang Rekomendasikan Gemilang Adhityatama
PB HMI menilai permintaan maaf dari Direktur Utama PLN tidak cukup untuk menjawab penderitaan masyarakat yang terdampak langsung akibat blackout tersebut. Banyak aktivitas ekonomi lumpuh, jaringan komunikasi dan internet terganggu, bahkan pelayanan vital publik ikut terdampak.
Atas dasar itu, PB HMI mendesak Menteri BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi PLN, termasuk mencopot Direktur Utama PLN sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif atas krisis kelistrikan yang terjadi di Sumatera dan Aceh.
“Kami meminta Menteri BUMN tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Blackout massal berskala besar yang terjadi lintas provinsi merupakan alarm serius terhadap lemahnya tata kelola kelistrikan nasional. Dirut PLN harus bertanggung jawab dan layak dicopot,” lanjutnya.
PB HMI juga meminta pemerintah pusat membentuk tim independen guna mengusut secara transparan penyebab utama blackout tersebut. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang utuh dan jelas, sekaligus memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Selain itu, PB HMI mendesak PLN untuk memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman berkepanjangan tersebut.
“Negara harus hadir melindungi hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak, termasuk jaminan pasokan listrik yang stabil dan aman,” tutup Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemberdayaan Umat PB HMI, Tamlekha.
