Tintaindonesia.id, Aceh — Mahasiswa peduli Aceh Singkil “Alfa Salam Presiden Mahasiswa STAIN Teungku dirundeng meulaboh mendesak pemerintah Aceh Singkil dan pihak pihak yang terkait untuk segera turun gunung dan membantu warga yang sedang terdampak bencana, jangan hanya bermain main dengan jabatan dan juga sekedar pencitraan belaka, Sabtu (29/11/2025).
Alfa salam menyebutkan bahwasanya pemerintah Aceh Singkil terlihat abai dengan keadaan yang terjadi di Singkil seperti minimnya bantuan dari pemerintah daerah dan juga pihak pihak terkait, seperti, ketiadaanya dapur umum , bantuan berupa air minum , dan juga pesediaan makanan sudah berkurang di warung warung.
“Seharusnya pemerintah melakukan kontroling terhadap daerah yang terdampak dan bergerak lebih cepat lagi”, ujar Alfa Salam.
Baca : Ikamabar Jakarta Minta Presiden Prabowo Angkat Pocut Baren Jadi Pahlawan Nasional
Alfa salam juga menyampaikan Banjir yang terus berulang di Aceh Singkil bukan lagi sekadar bencana alam,ini adalah cermin dari kelemahan perencanaan, minimnya pengawasan, dan rendahnya keberpihakan pemerintah pada keselamatan serta kesejahteraan warganya.
Pemerintah Aceh Singkil seharusnya malu karena tahun demi tahun masalah yang sama terulang tanpa adanya perubahan signifikan. Masyarakat berkali-kali menjadi korban kehilangan harta benda, aktivitas lumpuh, dan ekonomi daerah terganggu, tetapi langkah pemerintah tetap terkesan reaktif, bukan preventif.
Minimnya Infrastruktur Pengendalian Banjir
Hingga kini belum terlihat upaya serius memperkuat tanggul, memperbaiki drainase, ataupun melakukan normalisasi sungai secara berkelanjutan. Program yang ada cenderung sporadis dan tidak menyentuh akar persoalan,Lambannya Respons dan Koordinasi.
Baca juga : Puskesmas Tigaraksa dan Pasir Nangka Gelar Lokakarya Mini Tribulanan untuk Evaluasi Program Kesehatan
Saat banjir terjadi, warga berulang kali melaporkan bahwa bantuan terlambat, koordinasi kacau, dan data kerusakan tidak terkelola dengan baik. Ini menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana masih lemah dan tidak siap menghadapi situasi darurat.
Kurangnya Pengawasan terhadap Aktivitas yang merusak lingkungan, Pemerintah seolah menutup mata terhadap pembukaan lahan, sedimentasi sungai, dan perubahan tata ruang yang memperburuk risiko banjir. Jika pengawasan longgar, maka bencana hanyalah persoalan waktu, minimnya transparansi dan perencanaan jangka panjang, publik berhak tahu apa strategi jangka panjang pemerintah untuk mencegah banjir. Sampai sekarang, yang terlihat hanya janji dan pencitraan yang sangat konyol bukan roadmap jelas dengan target dan evaluasi yang terukur.
Warga Aceh Singkil membutuhkan pemerintah yang bergerak cepat, transparan, dan visioner bukan birokrasi yang hanya sibuk pasca-banjir tetapi diam saat langkah pencegahan seharusnya dilakukan. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki sistem, dan berhenti menormalisasi bencana yang sebenarnya bisa diminimalkan tutup Alfa salam.
