Tintaindonesia.id, Jakarta — Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mencuat ke publik setelah beredar kabar bahwa laporan hukum terkait pencemaran nama baik akan dicabut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Senin (6/10/2025).
Dalam keterangannya, Gus Rofi berharap agar mantan Presiden Jokowi tidak mencabut laporan polisi yang telah dibuat di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang menuding bahwa ijazah Jokowi palsu.
“Saya berharap Pak Jokowi tidak mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, agar masyarakat mengetahui kebenaran terkait keaslian ijazah Pak Jokowi yang selama ini diduga palsu,” ujar Gus Rofi Mukhlis.
Menurutnya, pencabutan laporan justru akan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan berpotensi memperkuat kecurigaan publik terhadap keaslian dokumen pendidikan mantan kepala negara tersebut.
“Kalau laporan itu dicabut, masyarakat akan semakin curiga bahwa benar selama ini Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi sebaiknya Polda Metro Jaya tetap melanjutkan proses hukum laporan tersebut, supaya yang hak tetap hak dan yang batil tetap batil,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Rofi Mukhlis kembali menegaskan bahwa langkah terbaik adalah membiarkan proses hukum berjalan secara transparan dan profesional, tanpa intervensi apa pun, demi menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.
“Terakhir, sebaiknya Pak Jokowi tidak perlu mencabut laporannya. Biarkan proses hukum berjalan, agar kebenaran bisa terungkap dengan terang benderang,” tutupnya.
