Tintaindonesia.id, Kabupaten Banggai — Ratusan siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, harus menjalani perawatan medis usai menyantap hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa yang terjadi pada Rabu (17/9) itu kembali menimbulkan tanda tanya besar soal pengawasan distribusi makanan di sekolah.
Menurut catatan lapangan, 251 pelajar dari tingkat SD hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan massal. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di Kecamatan Tinangkung. Setelah menyantap lauk berbahan ikan, para siswa satu per satu mengalami pusing, muntah, dan mual hingga akhirnya harus dievakuasi.
Petugas kesehatan bersama relawan bergerak cepat menyalurkan pertolongan pertama. Sebagian besar korban kini sudah diperbolehkan pulang, meski puluhan siswa masih dirawat intensif di fasilitas kesehatan daerah. Situasi darurat ini sempat membuat orang tua siswa panik dan berbondong-bondong menuju sekolah maupun puskesmas.
Baca : Reshuffle Kabinet, Erick Thohir Alih Tugas dari BUMN ke Olahraga
Berbeda dari laporan resmi yang masih menunggu hasil laboratorium, warga di sekitar sekolah menduga ada kelalaian dalam penyimpanan bahan makanan. Beberapa orang tua menyebut ikan yang dipasok ke sekolah tampak kurang segar sejak pagi hari. Namun, dugaan ini masih harus dibuktikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Kejadian ini memantik kritik dari kalangan pemerhati pendidikan dan kesehatan. Program MBG yang diharapkan menjadi solusi peningkatan gizi justru menimbulkan risiko baru bila tidak dikelola dengan standar keamanan pangan yang ketat. “Gizi memang penting, tapi keamanan jauh lebih utama. Jangan sampai program baik tercoreng karena lemahnya pengawasan,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Baca juga : Jangka Waktu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Pelayanan Publik
Di sisi lain, sejumlah guru mengaku kerepotan menangani kepanikan siswa. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada bantuan medis, tetapi juga mengevaluasi sistem distribusi dan pemilihan bahan baku MBG agar lebih transparan.
Hingga kini, aparat daerah bersama Dinas Kesehatan masih menelusuri rantai pasok bahan makanan. Pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, namun publik menunggu bukti nyata berupa perbaikan sistem, bukan sekadar janji.
Insiden di Banggai Kepulauan menjadi peringatan keras bahwa program bergizi tidak boleh dikelola asal-asalan. Jika keamanan pangan diabaikan, niat baik justru bisa berbalik menjadi bencana.
