Tintaindonesia.id, Tangerang — Kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Tangerang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 89 Tahun 2023 dan Perwal No. 14 Tahun 2025 kembali memicu sorotan. Angka tunjangan yang ditetapkan dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi dan standar biaya hidup di Kota Tangerang saat ini, Kamis (4/9/2025).
Berdasarkan Perwal terbaru, tunjangan perumahan ditetapkan sebesar Rp49 juta per bulan untuk Ketua DPRD, Rp45 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp42,5 juta untuk anggota. Sementara itu, tunjangan transportasi juga cukup tinggi, yakni Rp29 juta untuk Ketua, Rp28,75 juta untuk Wakil Ketua, serta Rp28,5 juta untuk anggota DPRD.
Jika dijumlahkan, Ketua DPRD menerima tunjangan perumahan dan transportasi sebesar Rp78 juta per bulan. Dalam setahun, nilainya membengkak menjadi Rp936 juta, dan dalam periode lima tahun mencapai Rp4,68 miliar.
Wakil Ketua DPRD tidak jauh berbeda. Dengan total tunjangan Rp73,75 juta per bulan, dalam setahun jumlahnya Rp885 juta, dan selama lima tahun mencapai Rp4,425 miliar.
Sedangkan anggota DPRD, dengan total tunjangan Rp71 juta per bulan, menerima Rp852 juta per tahun, dan dalam lima tahun mencapai Rp4,26 miliar.
Angka-angka ini menjadi semakin janggal jika dikaitkan dengan realitas lapangan. Pasar sewa rumah di Kota Tangerang rata-rata hanya berkisar Rp3 juta hingga Rp7 juta per bulan untuk rumah layak huni, jauh lebih rendah dibandingkan tunjangan perumahan puluhan juta yang dikucurkan kepada anggota dewan. Begitu pula dengan tunjangan transportasi yang nilainya nyaris setara dengan harga mobil baru setiap bulan, padahal biaya operasional kendaraan jelas tidak sebesar itu.
Baca juga : Sejahterahkan Guru, Jangan Rendahkan Dengan Ucapan!
Kebijakan ini mengesankan adanya privilese berlebihan yang dinikmati oleh anggota DPRD Kota Tangerang. Sementara itu, masyarakat umum masih berjuang menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga tekanan inflasi yang terus menekan daya beli.
Dengan kalkulasi yang ada, total anggaran daerah yang terserap hanya untuk tunjangan rumah dan transportasi para anggota DPRD selama satu periode mencapai angka fantastis yang seolah tidak sebanding dengan manfaat nyata bagi publik.
Kenaikan tunjangan yang bombastis ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kebijakan anggaran di tingkat daerah, agar penggunaan APBD lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dibandingkan sekadar memanjakan elite politik.
