Tintaindonesia.id, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya memberikan keterangan pers di Istana Merdeka pada Minggu sore, 31 Agustus 2025, di tengah gelombang kemarahan publik yang mengguncang ibu kota dan sejumlah daerah.
Dalam pernyataannya, Presiden meminta rakyat tetap tenang, menjaga aksi dalam koridor damai, serta mempercayakan penyelesaian masalah kepada pemerintah dan DPR.
“Jangan sampai ada kerusuhan, perusakan, atau penjarahan. Itu hanya akan merugikan rakyat sendiri. Percayalah, pemerintah dan DPR sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah dengan baik,” ujar Prabowo.
Kronologi Gejolak Publik 29–31 Agustus 2025
29 Agustus 2025 Isu tunjangan dan fasilitas DPR kembali memicu polemik setelah beberapa anggota DPR, termasuk dari NasDem dan PAN, melontarkan pernyataan yang dianggap arogan. Gelombang kritik di media sosial merebak, dengan tagar #CopotWakilRakyat menggema.
Baca : Gejolak Publik Berujung Sanksi, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya
30 Agustus 2025
Kemarahan publik beralih ke jalan. Massa mulai bergerak mendatangi rumah-rumah pejabat. Aksi di Jakarta, Depok, dan Tangerang berujung ricuh. Rumah Ahmad Sahroni (NasDem) dan Eko Patrio (PAN) menjadi sasaran penyerangan massa. Spanduk protes, perusakan pagar, hingga penjarahan terjadi.
31 Agustus 2025 (pagi–siang)
Aksi berlanjut. Rumah Uya Kuya di Depok tak luput dari amukan warga. Situasi memanas, aparat kepolisian dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Namun, di media sosial, publik justru semakin lantang menuding DPR dan elit politik hidup dalam “kemewahan yang menyinggung hati rakyat”.
31 Agustus 2025 (sore) Presiden Prabowo akhirnya tampil di Istana Merdeka. Dalam keterangan persnya, ia menegaskan negara tidak akan mentolerir tindakan anarkis, namun juga mengingatkan bahwa ada pihak-pihak yang diduga menunggangi aksi dengan agenda makar dan terorisme.
Dalam pidatonya, Prabowo memperingatkan adanya potensi gerakan melawan hukum yang berusaha memanfaatkan amarah rakyat. Ia menyebut indikasi tindakan makar dan terorisme sudah terdeteksi.
“Kita harus waspada. Ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Negara akan bertindak tegas terhadap upaya-upaya yang melanggar hukum,” kata Prabowo dengan nada tegas.
Presiden juga mengungkapkan bahwa partai politik koalisi telah sepakat melarang seluruh anggota DPR melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, kebijakan itu menjadi bentuk solidaritas elit politik menghadapi situasi nasional.
“Tidak boleh ada yang meninggalkan tanah air di saat rakyat menghadapi masa sulit. Semua harus tetap di sini, bersama rakyat,” ujarnya.
Meski pesan Presiden berusaha menenangkan, banyak warga tetap meragukan langkah pemerintah. Mereka menilai seruan damai tidak cukup tanpa langkah konkret yang menyentuh akar persoalan.
“Presiden bicara soal ketertiban, tapi kapan bicara soal elit yang bikin rakyat marah? Kalau hanya menenangkan, rasanya kosong,” kata Dedi, warga Jakarta Timur yang ikut aksi di depan rumah Eko Patrio.
Baca juga : Silaturahmi ke Markas Ojol, Bupati Tangerang Tekankan Pentingnya Persatuan
Aktivis mahasiswa, Nurul Huda, menambahkan: “Presiden harus berani tegur DPR secara langsung. Kalau hanya menyalahkan massa, rakyat akan merasa ditinggalkan.”
Keterangan pers Prabowo memang penting untuk meredam ketegangan. Namun, pesan normatif soal kedamaian tidak cukup menjawab rasa frustrasi publik. Rakyat ingin kepastian: apakah fasilitas DPR akan ditinjau ulang? Apakah ada sanksi jelas untuk legislator yang arogan? Ataukah kasus ini hanya berakhir dengan himbauan?
Jika pemerintah hanya fokus pada stabilitas tanpa menyentuh persoalan pokok, gelombang kemarahan bisa kembali pecah lebih besar.
Pidato Istana adalah janji. Tapi janji saja tidak cukup. Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata.
