Tintaindonesia.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerukan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengambil peran lebih luas dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah momentum perayaan HUT ke-80 RI, Sabtu (30/8/2025).
Dalam sambutannya di acara GPM Serentak yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Mendagri mengingatkan makna kemerdekaan berkaitan dengan ketahanan pangan—merdeka tidak hanya dari penjajahan, melainkan juga mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat sendiri.
Mendagri menyampaikan bahwa Bulog menyiapkan sekitar 1,3 juta ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari total stok 4 juta ton untuk disalurkan hingga akhir Desember 2025. Dalam hitungan kasar, ini setara dengan ±7 ribu ton per hari yang telah mulai didistribusikan.
Baca : JK Nilai Demonstrasi Disebabkan Masalah di Dalam Negeri
Penyaluran dilakukan secara luas, melalui pasar rakyat, BUMD, GPM yang diselenggarakan oleh Pemda, hingga jaringan retail. Tidak hanya itu, pelibatan juga datang dari TNI, Polri, serta Kadin untuk menyediakan subsidi agar harga beras tetap terjangkau.
Mendagri juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program hingga ke tingkat kecamatan, karena tingkat kecamatan merupakan ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat. Dari 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia, sudah sebanyak 4.663 kecamatan yang terdaftar aktif mengikuti program GPM pada tanggal tersebut.
Baca juga : Arogansi Polisi : Saat Slogan Tak Lagi Sejalan dengan Realita
Sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilitas harga beras, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada jajaran kementerian, Bulog, Bapanas, serta seluruh pihak yang terlibat dalam Gerakan Pangan Murah ini. Ia menegaskan, keberhasilan gerakan ini adalah komitmen “kerja untuk rakyat,” sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Acara ini turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Selain itu, diskusi daring antara pusat dan perwakilan Pemda juga dilakukan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Yapen, Kabupaten Pinrang, dan Kota Yogyakarta yang turut terlibat secara virtual.
