Hasto Kristiyanto Resmi Dijabat Lagi sebagai Sekjen PDIP Periode 2025–2030

Berita228 Dilihat

Tintaindonesia.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengukuhkan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk periode 2025–2030, menggantikan posisi yang sebelumnya dirangkap oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Pelantikan ini dilakukan melalui rapat pleno DPP PDIP pada Kamis, 14 Agustus 2025, di kantor DPP di Menteng, Jakarta. Momen penunjukan berlangsung kilat dan dianggap menarik oleh sejumlah kader, karena struktur kepengurusan sempat dibacakan tanpa menyebutkan posisi Sekjen, sebelum Megawati tiba-tiba menunjuk Hasto ke posisi tersebut.

Penunjukan Hasto sebagai Sekjen merupakan tindakan penuh kewenangan Megawati. Seluruh kader partai menyampaikan dukungan penuh atas keputusan ini, dengan harapan bahwa kepemimpinan baru dapat memperkuat konsolidasi internal PDIP ke depan.

Baca : Menimipas Siap Fasilitasi Sekolah Rakyat, MBG, dan CKG di Kota Tangerang

Hasto bukan sosok baru dalam jabatan ini. Ia sebelumnya menjabat Sekjen dalam dua periode sebelumnya, yakni 2015–2019 dan 2019–2024. Kembalinya Hasto ke posisi ini dinilai sebagai bukti kepercayaan penuh dari Megawati terhadap kapasitasnya—khususnya dalam hal ideologi dan pemahaman terhadap pemikiran Soekarnonis yang menjadi dasar PDIP.

Baca juga : Ambruknya SDN Kedung Dalam II: Koordinasi Lemah dan Prioritas Anggaran Jadi Sorotan

Meski sempat tercatat sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, Hasto memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto dan kemudian bebas dari proses hukum. Evaluasi internal partai menegaskan bahwa kompetensi kader adalah faktor utama pertimbangan penunjukan kembali Hasto.

Dengan dilantiknya Hasto, struktur pengurus DPP PDIP periode 2025–2030 kini lengkap. Nama-nama lain yang juga didapuk termasuk Puan Maharani (Bidang Pemerintahan dan Politik), Ganjar Pranowo (Bidang Pemerintahan Desa), serta figur publik seperti Basuki Tjahaja Purnama (Bidang Ekonomi), Puti Guntur Soekarno (Bidang Pendidikan), dan Tri Rismaharini (Bidang Bencana).