Tintaindonesia.id, Kabupaten Tangerang – Peristiwa ambruknya bangunan SDN Kedung Dalam II, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, memicu gelombang kritik terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani fasilitas pendidikan yang sudah dalam kondisi membahayakan. Padahal, bangunan tersebut sudah dilaporkan mengalami kerusakan parah dan dijadwalkan masuk rehabilitasi pada Oktober 2025. Kamis (14/8/2025).
Dari hasil penelusuran, kegagalan ini melibatkan kelalaian di berbagai tahap, mulai dari identifikasi kerusakan, perencanaan rehabilitasi, pengawasan, hingga mitigasi darurat. Kepala sekolah dinilai terlambat mendesak laporan kondisi bangunan ke Dinas Pendidikan, sementara pihak dinas sendiri tidak segera mengeluarkan status darurat ataupun mengerahkan tim teknis untuk inspeksi cepat.
Dalam tahap perencanaan, Dinas Pendidikan bersama Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pemkab Tangerang serta Bappeda disebut menempatkan rehabilitasi SDN Kedung Dalam II di jadwal akhir tahun, tanpa mempertimbangkan risiko langsung terhadap keselamatan siswa. Minimnya penggunaan dana darurat juga menjadi sorotan, mengingat kondisi bangunan sudah tidak layak pakai.
Baca : Atap Dua Ruang Kelas SDN Kedung Dalam 2 Kecamatan Mauk Ambruk saat Hujan Deras, 11 Siswa Luka-luka
Di sisi pengawasan, DPRD Kabupaten Tangerang khususnya komisi yang membidangi pendidikan, dinilai tidak mendorong percepatan anggaran untuk sekolah-sekolah rawan ambruk. Sementara Inspektorat Daerah tidak melakukan audit lapangan secara mendalam untuk memastikan program perbaikan benar-benar berjalan tepat waktu.
Langkah mitigasi sementara pun nyaris tak terlihat. Baik pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan tidak memindahkan proses belajar ke ruangan yang aman atau menggunakan tenda darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga tidak melakukan pengamanan struktur meski risiko runtuh sudah jelas.
Akibat lemahnya koordinasi, peristiwa ambruk ini terjadi dan untungnya berlangsung di luar jam pelajaran sehingga tidak memakan korban jiwa. Namun, fakta ini tidak menghapus risiko besar yang dihadapi siswa setiap hari sebelum kejadian.
Baca juga : BPBD Kota Tangerang Kerahkan 30 Personel Padamkan Kebakaran Tengah Malam di Batuceper
Pengamat pendidikan menilai, kasus ini merupakan contoh nyata dari buruknya manajemen risiko di sektor pendidikan daerah. “Bangunan yang jelas-jelas kritis harusnya mendapat prioritas tertinggi, bukan mengikuti antrean rehabilitasi biasa,” tegas seorang pemerhati pendidikan di Tangerang.
Akar masalahnya diyakini terletak pada koordinasi antarinstansi yang buruk, minimnya penggunaan dana darurat, serta ketiadaan sistem prioritas berbasis risiko. Tanpa perubahan mekanisme penanganan, peristiwa serupa dikhawatirkan akan kembali terjadi di sekolah lain yang mengalami kerusakan berat.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, dan warga berharap Pemkab Tangerang segera melakukan evaluasi menyeluruh agar keselamatan siswa benar-benar terjamin. Pemerintah diminta tidak menunggu siklus anggaran berikutnya untuk bertindak, melainkan menggunakan seluruh sumber daya yang ada demi mencegah tragedi yang lebih besar.
