Tintaindonesia.id, Pati – Sekitar 1.000 warga Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Pati, menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo. Aksi ini menjadi buntut dari polemik kebijakan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinaikkan hingga 250%, meski kemudian dibatalkan, Rabu (13/8/2025).
Unjuk rasa berlangsung secara damai di kawasan Alun-alun Pati, dengan massa menggalang solidaritas melalui donasi air mineral kemasan yang diletakkan sepanjang trotoar. Para pengunjuk rasa juga diimbau menjaga ketertiban dan menunjukkan sikap santun dalam menyuarakan aspirasi mereka.
Koordinator aksi, Husen, menyampaikan bahwa tuntutan penghentian kebijakan kontroversial hanyalah sebagian dari keluhan masyarakat. Orator aksi, Syaiful Ayubi, menyatakan bahwa Bupati Sudewo perlu dilengserkan karena dianggap bersikap arogan. “Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun, cinta damai, dan tidak arogan,” ujarnya.
Baca : Ratusan Siswa di Sragen Diduga Keracunan MBG, BGN Berencana Tingkatkan SOP
Tuntutan masyarakat semakin konkret. Sejak awal, mereka menolak kenaikan PBB-P2 drastis yang dianggap memberatkan rakyat. Meskipun kebijakan tersebut sempat dibatalkan, kekecewaan masyarakat tak surut. Mereka menyertakan tuntutan lain, termasuk pencopotan kebijakan lima hari sekolah yang berdampak pada pemutusan hubungan guru honorer, serta PHK massal di RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon.
Pemerintah daerah telah merespons sebagian tuntutan. Bupati Sudewo menyampaikan bahwa kebijakan PBB telah diturunkan bahkan dibatalkan, serta kebijakan sekolah lima hari sudah diakomodir kembali. Namun, pernyataan ini belum meredam ketegangan: warga menilai responsiveness pemerintah masih minim dan menuntut perubahan kepemimpinan.
Baca juga: Hujan Deras di Jatake Sebabkan Banjir dan Kemacetan Panjang
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polresta Pati menurunkan pengamanan ekstra, melibatkan 2.684 personel gabungan dari jajaran Polri, TNI, dan instansi terkait di lokasi unjuk rasa. Kajian keamanan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan dialog dan pengawasan ketat terhadap potensi provokasi.
Aksi yang berlangsung intens sejak pagi hingga siang hari menunjukkan kapasitas warga Pati dalam menyuarakan kritik kebijakan secara tertib dan terbuka. Apabila aspirasi tak ditindaklanjuti secara tegas, wacana aksi lanjutan pun semakin menguat sebagai bentuk pengawasan demokrasi.
2 komentar