Oleh : Daniel. H Nainggolan
Founder Poros Intelektual Muda
Tintaindonesia.id, Opini — Program Sekolah Gratis bagi SMA/SMK/SKh swasta di Provinsi Banten semestinya menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses pendidikan. Melalui Pergub dan petunjuk teknis yang diterbitkan pemerintah daerah, negara menyatakan bahwa anak-anak Banten berhak mendapatkan pendidikan menengah tanpa beban biaya pendaftaran, SPP, atau pungutan lain yang telah ditanggung APBD. Ini bukan sekadar program, tetapi komitmen moral bahwa pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan.
Namun ironisnya, laporan dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah swasta penerima program menunjukkan jurang antara kebijakan dan kenyataan. Praktik tersebut seolah membatalkan semangat keadilan yang hendak dibangun pemerintah. Bayangkan: ketika negara telah menutup pintu biaya melalui kebijakan, masih ada pihak yang membuka celah pungutan di belakang publik. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat konstitusi pendidikan.
Pungli di sekolah bukanlah persoalan kecil. Ia memukul keluarga berpenghasilan rendah yang menggantungkan harapan pada program ini. Ia menimbulkan rasa malu, ketidaknyamanan, bahkan ketakutan untuk bersuara. Dalam kacamata sosial, pungli adalah bentuk kekerasan struktural: tidak terlihat, tetapi menghukum mereka yang paling rentan.
Karena itu, tanggung jawab terbesar kini berada di tangan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui surat edaran atau rapat koordinasi. Dibutuhkan langkah nyata dan tegas: audit mendadak, penelusuran laporan pungli secara independen, pemberian sanksi terbuka kepada sekolah yang melanggar, serta penyediaan saluran pengaduan yang aman bagi orang tua dan siswa. Tanpa pengawasan yang kuat, program sekolah gratis hanya akan menjadi slogan yang kosong.
Di sisi lain, sekolah swasta penerima program harus memahami bahwa dana yang mereka terima berasal dari uang publik — uang masyarakat. Karena itu, transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Mengelola dana publik sambil tetap memungut biaya kepada siswa adalah bentuk ketidakjujuran yang tidak dapat ditoleransi.
Baca juga : HMI Bidang ESDM Selenggarakan Diskusi Kritis: Ajak Pemuda dan Mahasiswa Kawal Ketahanan Energi Berkelanjutan
Pendidikan adalah fondasi masa depan Banten. Jika fondasinya rapuh karena praktik pungli yang dibiarkan, maka kerusakannya akan diwarisi oleh generasi berikutnya. Program Sekolah Gratis adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu menghadirkan layanan publik yang adil dan bersih. Kesempatan itu tidak boleh dikhianati.
Kini waktunya pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata: membela hak siswa, memberantas pungli, dan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada rakyat. Jika negara sudah berjanji menghadirkan sekolah gratis, maka janji itu harus ditegakan sepenuhnya tanpa kompromi
