Oleh: Muhamad Agus
Tintaindonesia.id, Opini – Krisis ekologis hari ini bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan. Ia juga merupakan cermin dari krisis cara manusia memandang dirinya, alam, dan kekuasaan.
Ketika pembangunan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan produksi, lingkungan sering ditempatkan sebagai objek yang dapat dieksploitasi. Hutan menjadi komoditas, tanah menjadi aset ekonomi, sungai menjadi tempat pembuangan, dan ruang hidup masyarakat diperlakukan sekadar sebagai bagian dari proyek pembangunan.
Pada titik inilah kita membutuhkan paradigma kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada manusia dan kepentingan ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran ketuhanan dalam mengelola alam. Paradigma tersebut dapat disebut sebagai kepemimpinan ekoteosentris.
Ekoteosentris berangkat dari pertemuan antara kesadaran ekologis dan nilai teologis. Dalam perspektif tauhid, manusia bukan pemilik mutlak bumi. Manusia memiliki amanah sebagai khalifah untuk mengelola kehidupan secara adil dan bertanggung jawab.
Tauhid dengan demikian tidak berhenti pada hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Ia juga memiliki konsekuensi sosial dan ekologis. Pengakuan terhadap keesaan Tuhan seharusnya melahirkan kesadaran bahwa alam bukan sekadar benda mati yang bebas dieksploitasi, melainkan bagian dari ciptaan yang harus diperlakukan secara bertanggung jawab.
Krisis lingkungan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan membutuhkan orientasi baru. Pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif dan politik. Ia juga harus memiliki etika ekologis.
Pemimpin yang memiliki perspektif ekoteosentris akan melihat pembangunan bukan hanya dari seberapa besar investasi yang masuk atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Ia juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan sumber daya, hak masyarakat, serta dampak pembangunan terhadap generasi mendatang.
Dalam konteks tata kelola ruang hidup, paradigma ini menjadi sangat penting.
Ruang hidup masyarakat tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Di dalamnya terdapat sumber air, lahan pertanian, hutan, sungai, pesisir, ruang sosial, serta ekosistem yang menopang kehidupan. Ketika ruang tersebut dikelola tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis, masyarakat pada akhirnya menjadi pihak yang paling rentan menanggung dampaknya.
Karena itu, kebijakan pembangunan harus menempatkan keadilan ekologis sebagai salah satu prinsip utama.
Kepemimpinan ekoteosentris juga menuntut adanya keberanian politik untuk mengatakan bahwa tidak semua pembangunan harus diterima apabila mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Investasi memang penting, tetapi investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan daya dukung alam dan hak masyarakat.
Di sinilah nilai tauhid dapat diterjemahkan menjadi etika kekuasaan. Kekuasaan bukan ruang untuk menguasai sebanyak-banyaknya, tetapi amanah untuk mengelola sebesar-besarnya kepentingan publik.
Paradigma ini juga menuntut perubahan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah perlu memperkuat transparansi tata ruang, membuka akses masyarakat terhadap informasi lingkungan, melibatkan masyarakat terdampak dalam proses kebijakan, serta memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memiliki mekanisme pengawasan dan pemulihan ekologis yang jelas.
Perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan generasi muda juga memiliki peran penting dalam membangun budaya kepemimpinan ekologis. Mereka tidak cukup menjadi penonton kebijakan, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem pengawasan dan produksi gagasan.
Baca juga : Reposisi Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Ekofeminisme
Bagi generasi muda, khususnya kader organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, isu ekologis harus mulai dipandang sebagai bagian dari perjuangan sosial. Kepemimpinan masa depan tidak boleh hanya berbicara tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk melindungi ruang hidup.
Kepemimpinan ekoteosentris pada akhirnya bukan sekadar konsep teoritis. Ia adalah tawaran moral dan politik untuk mengoreksi cara kita memahami pembangunan.
Kita membutuhkan pemimpin yang mampu mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, kepentingan manusia dengan hak ekosistem, serta kekuasaan dengan amanah ketuhanan.
Jika tauhid benar-benar menjadi dasar kepemimpinan, maka eksploitasi yang merusak kehidupan tidak dapat dibenarkan hanya karena menghasilkan keuntungan ekonomi. Sebab, amanah kekuasaan bukan hanya kepada manusia yang hidup hari ini, tetapi juga kepada generasi yang belum lahir.
Kepemimpinan ekoteosentris mengajarkan bahwa mengelola bumi bukan sekadar persoalan teknokrasi, tetapi juga persoalan moral. Menjaga ruang hidup berarti menjaga amanah Tuhan, keadilan sosial, dan masa depan manusia.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya seberapa banyak pembangunan yang berhasil diwujudkan, tetapi juga seberapa besar ia mampu memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak menghancurkan kehidupan yang menjadi fondasinya.
