Tintaindonesia.id, Aceh – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry bersama Aliansi Rakyat Aceh dan elemen mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan Aceh pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Gerakan ini lahir dari kepedulian terhadap kondisi masyarakat serta harapan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam mempercepat pemulihan, Selasa (7/7/2026).
Ketua DEMA UIN Ar-Raniry, Darys Waldani, mengatakan bahwa delapan bulan setelah bencana banjir terjadi, masyarakat masih menantikan percepatan pemulihan di berbagai sektor.
“Kami datang membawa harapan masyarakat. Delapan bulan telah berlalu sejak banjir melanda Aceh. Waktu tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan, membangun kembali kehidupan masyarakat, serta mengembalikan harapan warga terdampak. Meski berbagai persoalan masih ditemukan di lapangan, kami tetap optimistis bahwa dengan komitmen bersama, Aceh mampu bangkit lebih kuat,” ujar Darys.
Ia juga menyayangkan belum adanya ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dengan mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, gerakan yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai, bukan kepentingan politik.
“Ini merupakan kali ketiga kami menyampaikan aspirasi sejak aksi terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kami hadir bukan untuk mencari panggung politik, tetapi membawa suara masyarakat yang berharap didengar. Seorang pemimpin semestinya hadir di tengah rakyat, terlebih saat menghadapi masa sulit. Kami meyakini dialog yang terbuka merupakan jalan terbaik untuk mencari solusi bagi Aceh,” katanya.
Berdasarkan hasil kajian dan observasi lapangan yang dilakukan Aliansi Rakyat Aceh bersama BEM UI dalam aksi penyampaian aspirasi di Kantor Gubernur Aceh pada 3 Juli 2026, terdapat delapan persoalan utama yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah, yaitu:
- Belum ditetapkannya status bencana nasional oleh pemerintah pusat.
- Masih banyaknya aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.
- Belum adanya regulasi yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran anggaran bencana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- Penyaluran bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dan strategis.
- Dugaan pemborosan anggaran melalui sejumlah program yang dianggap kurang prioritas.
- Persoalan terkait Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
- Belum optimalnya upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.
Atas dasar temuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Baca juga : Wabendum PTKP PB HMI Dorong Penyusunan Road Map Pengelolaan Sampah Pasca Kebakaran TPA Jatiwaringin
Kepada Pemerintah Pusat, mahasiswa mendesak agar:
- segera menetapkan status bencana nasional;
- menerbitkan regulasi yang mengatur secara rinci mekanisme pengalokasian anggaran penanggulangan bencana; dan
- melakukan evaluasi terhadap program-program yang dinilai tidak menjadi prioritas agar penggunaan anggaran lebih efektif.
Kepada Pemerintah Provinsi Aceh, mahasiswa meminta agar:
- mengevaluasi serta mencabut izin pertambangan dan perkebunan yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memastikan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
- mengambil langkah hukum dan kebijakan terkait Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA); serta
- secara aktif memperjuangkan realisasi aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
Menutup pernyataannya, Darys menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus mengawal proses pemulihan Aceh melalui cara-cara yang damai dan konstitusional.
“Kami percaya Aceh memiliki kekuatan untuk bangkit. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian, transparansi, dan kerja nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Kami akan terus mengawal proses pemulihan ini secara damai dan bertanggung jawab. Apabila aspirasi masyarakat belum mendapatkan respons yang memadai, kami akan kembali menyampaikan tuntutan melalui gerakan yang lebih besar. Komitmen kami tidak akan berhenti hingga masyarakat Aceh benar-benar merasakan pemulihan yang nyata.”
Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh bersama BEM UI menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan secara damai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Mereka berharap seluruh pihak dapat membuka ruang dialog yang konstruktif demi mempercepat pemulihan Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
