Oleh : Syifa Panca Putri (Sekretaris Umum HMI Cabang Lebak)
Tintaindonesia.id, Opini – Fenomena perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lebak tidak dapat dilepaskan dari dua variabel utama dalam studi kepemimpinan, yakni kode etik kepemimpinan dan gaya komunikasi politik. Konflik yang muncul ke ruang publik bukan sekadar persoalan personal, melainkan mencerminkan adanya problem struktural dalam tata kelola relasi kekuasaan di tingkat daerah.
Dari perspektif kode etik kepemimpinan, seorang kepala daerah dan wakilnya seharusnya berpegang pada prinsip integritas, loyalitas terhadap mandat rakyat, serta tanggung jawab kolektif dalam menjalankan pemerintahan. Namun, ketika terjadi friksi yang terbuka, hal ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap etika kepemimpinan, khususnya dalam aspek kolegialitas dan profesionalisme. Relasi Bupati dan Wakil Bupati yang idealnya bersifat komplementer justru berubah menjadi kompetitif, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik.
Baca : Halal Bihalal Pemkab Lebak Memanas, Bupati dan Wakil Bupati Terlibat Adu Argumen
Lebih jauh, gaya komunikasi yang digunakan kedua aktor juga menjadi faktor determinan dalam eskalasi konflik. Gaya komunikasi yang cenderung defensif, tertutup, atau bahkan konfrontatif akan mempersempit ruang dialog dan memperbesar kemungkinan miskomunikasi. Dalam konteks ini, komunikasi politik yang tidak dikelola secara matang dapat menggeser konflik internal menjadi konsumsi publik, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Dalam kajian kepemimpinan modern, komunikasi yang efektif menuntut adanya transparansi, empati, serta kemampuan negosiasi yang tinggi. Ketidakhadiran elemen-elemen tersebut dalam dinamika kepemimpinan di Kabupaten Lebak memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi bukan hanya persoalan perbedaan pandangan, tetapi juga kegagalan dalam membangun komunikasi strategis.
Baca juga : RESENSI BUKU : Aktivisme Hukum Mahasiswa untuk Reformasi Pemilu
Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif atau politik semata, melainkan harus menyentuh aspek etika dan komunikasi. Reaktualisasi kode etik kepemimpinan serta perbaikan gaya komunikasi menjadi langkah penting untuk memulihkan stabilitas pemerintahan. Tanpa hal tersebut, konflik serupa berpotensi terus berulang dan menghambat proses pembangunan daerah.
Dengan demikian, kasus di Kabupaten Lebak dapat menjadi refleksi bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan mengambil kebijakan, tetapi juga dari bagaimana seorang pemimpin menjaga etika serta membangun komunikasi yang sehat dalam relasi kekuasaan.
