Tintaindonesi.id, Aceh Singkil —Presiden Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (TDM), Alfa Salam, menyampaikan kecaman keras terhadap rencana pengadaan mobil dinas Bupati Aceh Singkil senilai Rp2,6 miliar yang bersumber dari APBK. Rencana tersebut dinilai sangat tidak etis karena muncul di saat masyarakat Aceh Singkil masih berjibaku dalam proses pemulihan pascabencana banjir, Selasa (27/1/2026).
Menurut Alfa Salam, kebijakan tersebut merupakan tamparan keras bagi akal sehat publik serta mencerminkan kegagalan empati dan krisis nurani pemerintah daerah. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih, banyak warga kehilangan penghasilan dan bantuan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh korban, pemerintah justru mempertontonkan prioritas anggaran yang memalukan.
“Anggaran yang berasal dari uang rakyat seharusnya digunakan untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan masyarakat, bukan untuk menambah kenyamanan dan kemewahan pejabat,” tegas Alfa Salam.
Baca : Kecamatan Kemiri Tegaskan Arah Pembangunan Berbasis Ekonomi Produktif dan Ketahanan Pangan
Ia menilai, jika pemerintah daerah tidak mampu berpihak kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, maka pejabat terkait seharusnya memiliki kesadaran moral untuk turun dari jabatannya. Kebijakan tersebut dinilai memperlihatkan wajah pemerintah yang terputus dari realitas penderitaan rakyat.
Alfa Salam menegaskan bahwa nilai Rp2,6 miliar bukanlah angka kecil. Dana sebesar itu, menurutnya, dapat dialokasikan untuk membantu ratusan keluarga korban banjir, memperbaiki infrastruktur darurat, serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa apabila rencana pengadaan mobil dinas tersebut tetap dipaksakan, maka Bupati Aceh Singkil patut dinilai telah kehilangan legitimasi moral sebagai pemimpin rakyat. Kebijakan ini tidak hanya salah arah, tetapi juga menyakiti rasa keadilan publik dan melukai hati masyarakat yang masih berjuang bangkit dari bencana.
Alfa Salam juga menyoroti rangkaian kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak sensitif.
Sebelumnya, pada tahun 2025, sempat mencuat isu pengadaan iPhone 16 Pro dan iPad dengan pagu anggaran Rp90 juta. Kini, pada tahun 2026, kembali muncul rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp2,6 miliar.
“Ini semakin memperjelas bahwa Pemerintah Aceh Singkil lebih sibuk berhias dan berfoya-foya di balik tangisan rakyat yang ekonominya masih lumpuh,” ujarnya.
Baca juga : Menundukkan Polri ke Bawah Kementerian: Legalisasi Cawe-Cawe Politik dalam Penegakan Hukum
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal administrasi anggaran, melainkan menyangkut moral, empati, dan keberpihakan kepada rakyat.
“Ketika rakyat diminta bersabar dan bangkit, pejabat justru memanjakan diri,” tambahnya.
Oleh karena itu, Alfa Salam mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk lebih kritis, sadar, dan tidak tinggal diam melihat kebijakan yang mencederai nurani publik. Menurutnya, masyarakat harus berani menilai dan mengoreksi pemimpinnya.
“Diam berarti membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Aceh Singkil membutuhkan pemimpin yang hadir bersama rakyat saat susah, bukan pemimpin yang menikmati kenyamanan di atas penderitaan masyarakat,” tutup Alfa Salam.
