Tintaindonesia.id, Tangerang — Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang, khususnya di Desa Bojong Kecamatan Cikupa menjadi siklus tahunan yang tak kunjung berakhir. Setiap musim hujan tiba, warga selalu menjadi korban: rumah terendam, masalah penyakit muncul, sehingga aktivitas menjadi terganggu, Selasa (30/9/2025).
Fenomena ini jelas bukan hanya akibat curah hujan tinggi, melainkan cermin dari persoalan struktural yang belum tuntas diselesaikan. Buruknya tata ruang, lemahnya sistem drainase, alih fungsi lahan yang tak terkendali, serta minimnya program pencegahan membuat banjir menjadi masalah klasik dari tahun ke tahun.
“Banjir bukan sekadar bencana alam, tetapi juga kegagalan kebijakan. Pemerintah tidak boleh lagi menunggu musibah datang baru bergerak. Harus ada langkah preventif, terencana, dan berkelanjutan,” tegas warga yang terdampak banjir.
Baca : Polemik Tunjangan DPRD Kota Sukabumi, AMPH RI: Bebani APBD, Cederai Rasa Keadilan
Oleh karena itu, masyarakat mendesak Pemerintah Kecamatan Cikupa dan Pemerintah Desa Bojong untuk:
- Menyusun dan menegakkan tata ruang berkelanjutan dengan menindak tegas praktik alih fungsi lahan.
- Merevitalisasi drainase, sungai, dan tanggul dengan program jangka panjang, bukan proyek darurat.
- Mengintegrasikan program penanggulangan banjir lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat, daerah, swasta, dan komunitas.
Baca juga : UNIS Tangerang Darurat Kepemimpinan, Berbagai Kejanggalan Tak Terselesaikan
“Masalahnya dari tahun 2010 hingga saat ini setiap hujan besar selalu banjir, banjir tersebut bisa mencapai paha kaki orang dewasa dan anehnya banjir ini hanya di lingkungan kami saja” tegas warga
Banjir tidak boleh lagi dianggap sebagai rutinitas tahunan. Pemerintah wajib menjadikan masalah ini sebagai prioritas, bukan sekadar isu musiman. Tanpa langkah nyata dan keberanian politik untuk menuntaskan akar masalah, banjir akan terus menjadi luka kolektif masyarakat setiap tahunnya.
