Tintaindonesia.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan reshuffle besar Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Langkah ini menjadi sorotan publik, mengingat enam menteri diganti sekaligus, sementara satu kementerian baru dibentuk untuk memperkuat tata kelola ibadah haji dan umrah.
Detail Reshuffle: Enam Menteri Berganti, Satu Kementerian Baru
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Presiden diambil setelah melalui evaluasi mendalam.
Daftar Lengkap Menteri Baru Hasil Reshuffle
- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam): Sjafrie Sjamsuddin Mantan Wakil Menteri Pertahanan dan jenderal purnawirawan TNI ini menggantikan Budi Gunawan. Penunjukan Sjafrie dipandang sebagai upaya memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional, terutama dalam menghadapi potensi ancaman geopolitik kawasan.
- Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa Ekonom yang lama berkecimpung dalam kebijakan fiskal dan sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Keputusan ini menjadi sorotan tajam, mengingat Sri Mulyani dikenal sebagai figur kuat dengan reputasi global. Purbaya ditugaskan menjaga keseimbangan fiskal, stabilitas rupiah, dan kepercayaan investor.
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin Politisi Partai Golkar ini menggantikan Abdul Kadir Karding. Mukhtarudin mendapat tugas berat untuk memperkuat perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi jutaan pekerja migran Indonesia, khususnya di Timur Tengah dan Asia.
- Menteri Koperasi dan UKM: Ferry Juliantono Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menggantikan Budi Arie Setiadi. Ferry dikenal dekat dengan isu ekonomi kerakyatan. Ia diharapkan mampu memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam menopang perekonomian nasional di tengah perlambatan global.
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo diberhentikan, Mensesneg telah mengumumkan pemberhentian secara resmi bersama dengan menteri lainnya.
- Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf Presiden juga resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sebuah lembaga baru yang menggantikan fungsi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Irfan Yusuf ditunjuk sebagai Menteri, dengan Dahnil Anzar Simanjuntakmendampingi sebagai Wakil Menteri. Terobosan ini dipandang sebagai langkah besar untuk memperbaiki manajemen haji dan umrah secara lebih profesional dan transparan.
Dengan adanya kementerian baru ini, pemerintah berharap tata kelola ibadah haji dan umrah bisa lebih transparan, modern, dan terintegrasi dengan diplomasi luar negeri.
Reshuffle ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan publik. Selama dua pekan terakhir, ribuan massa turun ke jalan menuntut perbaikan sistem perpajakan, transparansi anggaran, serta perubahan arah kebijakan ekonomi.
Gelombang demonstrasi ini bahkan sempat mengarah pada aksi anarkis. Kediaman mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan menjadi sasaran amuk massa, yang menandakan besarnya kekecewaan publik terhadap kebijakan fiskal dalam beberapa tahun terakhir.
Pasca pengumuman reshuffle, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah sekitar 1 persen. Investor masih menunggu kejelasan siapa sosok yang akan menggantikan Sri Mulyani. Nilai tukar rupiah relatif stabil, namun tekanan volatilitas diperkirakan meningkat jika kursi Menteri Keuangan terlalu lama kosong.
Ekonom senior, Dr. Rahmat Santosa, menilai pencopotan Sri Mulyani akan menjadi “uji kredibilitas” bagi pemerintahan Prabowo.
“Sri Mulyani adalah figur dengan reputasi internasional. Jika penggantinya tidak sebanding, pasar bisa merespons negatif. Tapi reshuffle ini juga membuka peluang bagi Presiden untuk menghadirkan wajah baru dengan strategi fiskal yang lebih berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Prof. Lestari Wulandari, menilai reshuffle ini bukan sekadar evaluasi kinerja, tetapi juga strategi politik.
“Kehadiran Budi Gunawan memperkuat sektor keamanan. Sementara pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah sinyal politik untuk merangkul aspirasi umat. Ini reshuffle dengan dimensi politik yang sangat kuat,” kata Lestari.
Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan jelang tahun kedua masa jabatan Prabowo. Dengan reshuffle, Presiden berupaya mengendalikan dinamika internal koalisi sekaligus memperkuat dukungan masyarakat.
Di media sosial, reshuffle ini memicu perdebatan sengit. Tagar #ReshufflePrabowo menjadi trending, dengan sebagian masyarakat menyambut positif karena menilai ada kebutuhan perubahan. Namun, tidak sedikit pula yang khawatir hilangnya figur sekelas Sri Mulyani bisa melemahkan kredibilitas pemerintah di mata dunia internasional.
Baca juga : Kemenag Imbau Umat Islam Gelar Salat Gerhana Bulan dan Doa untuk Keselamatan Bangsa
Organisasi masyarakat sipil menuntut agar reshuffle kali ini tidak hanya sebatas pergantian orang, tetapi juga perubahan kebijakan yang lebih pro rakyat. Terutama di sektor ekonomi, buruh migran, hingga transparansi anggaran haji.
Reshuffle besar ini menjadi salah satu manuver politik terpenting di awal masa pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan enam menteri diganti dan satu kementerian baru dibentuk, arah kabinet jelas akan mengalami penyesuaian signifikan.
Namun, keberhasilan reshuffle ini akan sangat ditentukan oleh siapa yang akhirnya dipilih menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, serta sejauh mana menteri baru mampu menjawab tuntutan publik di tengah kondisi sosial-ekonomi yang penuh tantangan.
