Tintaindonesia.id, Jakarta — Setelah Partai NasDem lebih dulu menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, kini giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang terseret badai kemarahan publik. Dua legislator PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya, resmi dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI.
Keputusan mengejutkan ini diumumkan Minggu (31/8/2025) malam oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, dan mulai berlaku efektif Senin, 1 September 2025. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut penonaktifan ini sebagai langkah disiplin organisasi dan bentuk tanggung jawab moral partai kepada rakyat.
Namun, bagi publik, keputusan tersebut dianggap terlambat. Sanksi baru dijatuhkan setelah amarah masyarakat pecah di jalanan.
Baca : Silaturahmi ke Markas Ojol, Bupati Tangerang Tekankan Pentingnya Persatuan
Sumber masalah bermula dari komentar Eko dan Uya soal fasilitas dan tunjangan DPR. Di tengah situasi ekonomi yang serba sulit, ucapan keduanya dinilai arogan, tidak peka, dan memperlihatkan jarak antara elit politik dengan rakyat kecil.
Respons publik begitu cepat. Media sosial dipenuhi kecaman, tagar #CopotEkoUya trending, dan gelombang protes meluas. Puncaknya, pada 30–31 Agustus 2025, massa mendatangi kediaman Eko Patrio di Jakarta Timur dan rumah Uya Kuya di kawasan Depok.
Amarah warga berubah menjadi aksi perusakan. Sejumlah barang dilaporkan hilang, pagar rumah dirusak, dan spanduk protes terbentang di depan kediaman mereka. Aksi ini menandai kekecewaan mendalam masyarakat yang merasa dikhianati oleh wakil rakyatnya sendiri.
PAN buru-buru mengumumkan penonaktifan Eko dan Uya setelah dua hari kerusuhan. Dalam pernyataannya, PAN menegaskan keputusan ini diambil demi menjaga marwah partai dan integritas politik.
“Kami mendengar aspirasi masyarakat. Demi menjaga kepercayaan rakyat, PAN menonaktifkan Saudara Eko Patrio dan Saudara Uya Kuya dari keanggotaan DPR RI,” tegas Zulkifli Hasan dalam keterangannya.
Meski demikian, banyak pihak menilai sikap PAN lebih sebagai langkah darurat ketimbang keputusan berlandaskan kesadaran politik.
“Kalau tidak ada tekanan massa, partai mungkin akan diam. Ini bukti bahwa suara rakyat masih harus didorong dengan amarah agar didengar,” ujar Nur Hidayat, aktivis demokrasi yang ikut memantau situasi.
Di tengah keputusan PAN, suara rakyat tetap lantang. Warga yang ikut dalam aksi mengaku sudah lama kecewa dengan gaya hidup dan ucapan para anggota DPR.
“Saat rakyat antre beras murah, mereka sibuk bicara tunjangan. Saat rakyat terhimpit biaya hidup, mereka malah pamer fasilitas. Jelas, kesabaran kami habis,” kata Yani, warga Depok yang ikut aksi protes di rumah Uya Kuya.
Kekecewaan serupa disampaikan Arman, warga Jakarta Timur. “Rumah Eko jadi sasaran bukan karena kami benci personal, tapi karena kami muak dengan simbol kesombongan elit. DPR sudah jauh dari rakyat,” ujarnya.
Penonaktifan Eko dan Uya menambah panjang daftar elit politik yang tumbang akibat gelombang kemarahan rakyat. Dalam dua pekan terakhir, sudah empat legislator dari dua partai besar NasDem dan PAN terpaksa dinonaktifkan karena dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Baca juga : NasDem Tegaskan Sikap, Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI
Situasi ini menjadi sinyal keras bahwa citra DPR sedang berada di titik nadir. Kepercayaan publik terus menurun, dan partai politik dipaksa mengambil langkah cepat agar tidak kehilangan legitimasi.
Sejumlah analis menilai, apa yang terjadi bisa memicu efek domino. “Partai lain bisa kena giliran kalau tidak segera membenahi perilaku kadernya. Ini bukan lagi soal individu, tapi soal sistem politik yang gagal mendidik wakil rakyat untuk rendah hati dan berpihak pada rakyat,” ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia.
Penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya oleh PAN mungkin meredakan kemarahan sesaat. Namun, persoalan mendasar tetap belum terjawab: bagaimana partai politik memastikan wakilnya benar-benar mewakili rakyat, bukan sekadar mencari kenyamanan pribadi di kursi legislatif.
Gelombang protes dua hari terakhir adalah peringatan keras. Jika partai-partai masih menutup mata, rakyat bisa kembali turun dengan kemarahan yang lebih besar, lebih luas, dan lebih sulit dibendung.
Kasus ini adalah cermin betapa jauhnya jurang antara elit politik dengan rakyat. Penonaktifan hanyalah permukaan; pembenahan sistem politik adalah tuntutan sesungguhnya.
