Tintaindonesia.id, Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk menanggulangi praktik pengoplosan beras yang meresahkan masyarakat dan berpotensi merugikan negara serta konsumen. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan lebih ketat di lapangan, Sabtu (26/07/2025).
Kasus beras oplosan mencuat kembali usai ditemukan praktik mencampur beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) milik Bulog dengan beras medium atau premium untuk meraih keuntungan berlipat. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mengancam kredibilitas program bantuan pangan pemerintah.
“Kami sudah turunkan pengawas ke lapangan. Siapapun yang terbukti melakukan pengoplosan, apalagi beras SPHP, akan diproses hukum secara tegas,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.
Baca : Beras Oplosan Beredar, Warga Diminta Waspada : Menghantui pasar, Merugikan Masyarakat dan Negara
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga dan distribusi beras nasional. Pemerintah juga akan memperketat jalur distribusi serta meningkatkan transparansi pelabelan dan kemasan beras.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan atau pengoplosan beras di wilayah masing-masing.
Baca juga : Harga Beras Naik, Pemerintah Gagal Menjaga Perut Rakyat
Zulkifli menambahkan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog akan terus melakukan inspeksi mendadak di sejumlah gudang, distributor, dan pasar tradisional untuk mencegah penimbunan serta pengoplosan beras subsidi.
“Ini menyangkut kepercayaan publik. Kami tidak akan mentoleransi siapapun yang bermain curang di sektor pangan,” pungkasnya.
