Tintaindonesia.id, Jakarta – Indonesia memasuki babak baru dalam kemajuan teknologi dengan bersiap menghadapi era Revolusi Industri 5.0, di mana kolaborasi antara kecerdasan buatan (AI) dan kecerdasan manusia menjadi pusat perhatian. Revolusi ini menekankan pendekatan yang lebih berkemanusiaan, tidak hanya otomatisasi dan efisiensi seperti pada era 4.0, Rabu (23/07/2025).
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa Indonesia kini sedang mengembangkan ekosistem digital inklusif melalui integrasi teknologi cerdas di berbagai sektor: pendidikan, industri, layanan publik, dan pertanian.
Baca : Peringati Hari Anak Nasional 2025, Pemerintah Tekankan Perlindungan Anak dan Peran Keluarga
“Revolusi 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat. Teknologi seperti AI, Internet of Things (IoT), big data, dan robotika akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan menggantikannya,” ungkap Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Dr. Samuel Abrijani.
Salah satu teknologi yang tengah gencar dikembangkan adalah AI Generatif yang mampu menciptakan konten visual, teks, dan suara. Teknologi ini telah diadopsi oleh sektor kreatif, pelayanan konsumen, hingga media massa di Indonesia. Sejumlah perusahaan rintisan (startup) lokal juga mulai memanfaatkan AI untuk produk kesehatan, pertanian pintar, dan pendidikan berbasis personalisasi.
Di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan telah mengimplementasikan teknologi pembelajaran adaptif berbasis AI di beberapa sekolah percontohan, guna mendukung pelajar dengan kebutuhan belajar berbeda. Sementara di sektor UMKM, pemerintah meluncurkan program “Digitalisasi UMKM 2025” yang memungkinkan pelaku usaha kecil menengah memanfaatkan e-commerce dan manajemen keuangan digital.
Baca juga : Permanent Campaigning: Strategi Politik Era Digital di Indonesia
Pakar teknologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Luthfi Akbar, menambahkan bahwa yang paling krusial dalam era ini adalah kesiapan sumber daya manusia. “Kita harus menyiapkan generasi yang tidak hanya bisa mengoperasikan teknologi, tetapi juga memahami etika, keamanan data, dan dampak sosialnya.”
Pemerintah melalui Rencana Induk Transformasi Digital Nasional menargetkan 75% layanan publik terintegrasi teknologi pintar pada tahun 2030, serta 1 juta talenta digital tersertifikasi tiap tahun.
