Tintaindonesia.id, Jakarta — Beras oplosan kembali beredar di pasar-pasar tradisional di Indonesia, memicu kekhawatiran di kalangan warga. Beras oplosan ini diduga mengurangi kadar kuantitas sehingga merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah pertahun.
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus beras oplosan telah beberapa kali terjadi di Indonesia. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan penjualan beras oplosan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan akan segera mengumumkan secara bertahap 212 merek yang diduga menjual beras oplosan dan tidak sesuai dengan standar.
“Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan, dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat,” kata Amran.
Temuan itu merupakan hasil pemeriksaan Menteri Pertanian bersama Satgas Pangan dan kini telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Menurut laporan, beras oplosan ini dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan beras asli. Namun, kuantitas dan regulasi pangan beras oplosan ini dipertanyakan. Beberapa warga yang telah membeli beras oplosan ini mengeluhkan karena tidak sesuai dengan harapan.
“Kami khawatir dengan adanya beras oplosan ini, karena bisa memberikan dampak besar pada kerugian negara,” Ucap Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian.
Ratusan merek beras tersebut telah diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Satgas Pangan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk diproses lebih lanjut. Ia berharap penanganan bisa berjalan cepat.
“Kepada seluruh saudara, nanti mudah-mudahan ini kami munculkan secara bertahap yang diperiksa. Kami munculkan merek yang tidak sesuai standar,” ujar Amran.
Pemerintah dan lembaga terkait telah berjanji untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti lebih lanjut dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan penjualan beras oplosan ini.
Kerugian Negara Akibat Beras Oplosan
Mentan mengungkapkan anomali penjualan beras tersebut berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat hingga hampir mencapai ratusan triliun rupiah.
Kerugian akibat praktik oplosan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa, yaitu Rp 99,35 triliun, atau hampir 100 triliun jika dipertahankan. Sedangkan kerugian negara akibat beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) mencapai Rp 2 triliun.
“Ini kan merugikan Masyarakat Indonesia serta merugikan negara kurang lebih sekitar 99 sampai 100 triliun angka kerugian nya. Dan ini terjadi hampir setiap tahun. Katakanlah hal ini sudah 5 sampai 10 tahun terjadi.” Ucapnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk memperhatikan merek-merek yang akan diumumkan di media. Tujuannya agar konsumen tidak tertipu saat membeli beras di pasaran.
“Mohon kepada pembeli perhatikan merek yang dimunculkan di media. Itu nanti kami munculkan secara bertahap. Kami harap ini diketahui seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak tertipu dengan mereknya,” lanjutnya.
Amran menyebut pemeriksaan terhadap 212 merek tersebut sudah dimulai sejak Kamis (10/7). Ia menegaskan pihak perusahaan yang terbukti menjual beras tidak sesuai standar harus ditindak tegas karena merugikan masyarakat.
Warga diharapkan untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan beras oplosan di pasar atau tempat lain. Dengan adanya berita ini, diharapkan warga dapat lebih waspada dan teliti saat membeli beras. Pemerintah juga diharapkan untuk bisa meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan penjualan beras oplosan.
