Tintaindonesia.id, Serang – Gubernur Banten, Andra Soni, mengajak masyarakat, khususnya para orang tua calon peserta didik, untuk aktif melaporkan praktik percaloan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ajakan ini disampaikan guna menjaga integritas proses penerimaan siswa di sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Banten.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Serang, Andra Soni menekankan bahwa pelaporan dapat dilakukan dengan mudah dan dijamin kerahasiaannya. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak ragu atau takut, sebab laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Sampaikan saja namanya, biar kami tindak lanjuti karena itu sudah pelanggaran hukum. Tidak boleh ada calo. Kalau pelakunya ASN, kita berhentikan,” tegas Andra Soni, menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi pihak yang memanfaatkan kesempatan dengan menjadi calo atau menjadikan proses penerimaan siswa sebagai ladang keuntungan pribadi.
Andra juga mengimbau pelapor untuk menyertakan data atau bukti yang jelas guna mempermudah pihak terkait dalam memproses laporan. “Kami jamin kerahasiaan si pelapor,” tambahnya, guna memberi jaminan bahwa identitas pelapor tidak akan pernah diungkapkan.
Laporan terkait calo dapat disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Selain itu, pelapor juga dapat memanfaatkan media sosial resmi Pemprov maupun akun pribadi Gubernur untuk menyampaikan aduan atau laporan terkait praktik percaloan yang ditemukan.
Sebagai bentuk antisipasi bagi calon peserta didik yang tidak dapat diterima di sekolah negeri, Andra Soni juga menjelaskan bahwa pihak Pemprov Banten telah mempersiapkan alternatif berupa sekolah swasta gratis bagi siswa yang membutuhkan.
“Kita juga sudah menyediakan alternatifnya, yaitu sekolah swasta gratis di SMA dan SMK swasta,” kata Andra, menjadikan langkah ini sebagai bukti nyata bahwa Pemprov Banten memperhatikan kebutuhan dan pemerataan kesempatan bagi peserta didik dari berbagai lapisan masyarakat.
Dengan langkah tegas ini, Andra Soni berharap dapat mencegah praktik percaloan dalam penerimaan siswa, memastikan bahwa proses berlangsung secara adil dan transparan, serta memberi kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda Banten untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.
